KESADARAN HUKUM BAGI MASYARAKAT

Panaragan Jaya Indah, Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Dalam meningkatkan akan pentingnya Kesadaran Hukum bagi masyarakat, pihak Hukum dari Dinas Provinsi bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk membentuk Desa atau Tiyuh Sadar Hukum. Tanggal 14 Februari 2023 Dinas Hukum Provinsi menyambangi Tiyuh Panaragan Jaya Indah untuk memberikan pengertian akan pentingnya kesadaran hukum masyarakat dan Tiyuh itu sendiri.

Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat membentuk 5 Tiyuh yang akan menjadi percontohan sebagai Tiyuh Sadar Hukum, yakni :

1. Tiyuh Makarti Kecamatan Tumijajar
2. Tiyuh Penumangan Baru Kecamatan Tulang Bawang Tengah
3. Tiyuh Cahyo Randu Kecamatan Pagar Dewa
4. Tiyuh Gesung Ratu Kecamatan Tulang Bawang Udik
5. Tiyuh Kibang Mulya Jaya Kecamatan Lambu Kibang

Dengan Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum :

• Negara menjamin Hak Konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia.
• Negara bertanggung jawab terhadap bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan.

Sedangkan maksud dengan Bantuan Hukum, adalah : Jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Untuk penerima bantuan hukum adalah orang-orang atau kelompok orang miskin sedangkan untuk Pemberi Bantuan hukum adalah Lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan Hukum. Untuk Penyelenggara Bantuan Hukum adalah Kementerian Hukum dan HAM RI.

Syarat-syarat agar bisa menjadi Penerima Bantuan Hukum :

1. Setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri ;
2. Hak dasar tersebut meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, pendidikan, pekerjaan, berusaha dan perumahan.
3. Syarat tersebut ditunjukan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) atau diokumen lain sebagai pengganti.

Pemohon Bantuan Hukun dapat melampirkan :

• Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat;
• Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT);
• Kartu Keluarga Sejahtera;
• Kartu Bebas Miskin;
• Kartu Indonesia Pintar;
• Kartu Indonesia Sehat;
• Kartu Keluarga Sejahtera;
• Kartu Perlindungan sosial;
• Dokumen lain sebagai pengganti Surat Keterangan Miskin.

Jenis Layanan Bantuan Hukum meliputi :

1. Bantuan Hukum LITIGASI, yaitu :

• Kasus PIDANA, meliputi Penyidikan dan Persidangan di Pengadilan Tingkat I, Persidangan Tingkat Banding, Persidangan Tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali.
• Kasus PERDATA, meliputi Upaya Perdamaian atau Putusan Pengadilan Tingkat I, Putusan Pengadilan Tingkat Banding, Putusan pengadilan Tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali.
• Kasus TATA USAHA NEGARA, meliputi Pemeriksaan Pendahuluan dan Putusan Pengaddilan Tingkat I, Putusan Pengadilan Tingkat Banding, Putusan pengadilan Tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali.

     2. Bantuan Hukum NON LIGITASI, meliputi :

• Penyuluhan Hukum
• Konsultasi Hukum
• investigasi Perkara, baik secara elektronik maupun non elektronik.
• Penelitian Hukum
• Mediasi
• Negoisasi
• Pemberdayaan Masyarakat
• Pendampingan di luar pengadilan

Dengan adanya program tersebut diharapkan dapat membantu untuk mengurangi dan meminimalkan tingkat kriminalitas di desa/tiyuh.